Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
Rincian peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam perizinan hingga untuk pemanfaatan geothermal/panas bumi di lokasi taman nasional, taman hutan raya , taman wisata alam.
Peraturan ini menetapkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Pedoman ini mengatur tentang pengertian hutan dan kawasan hutan, jenis hutan, penggunaan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan ketentuan umum lainnya.
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Diatur mengenai identifikasi wilayah tertentu, kriteria lahan dan pihak ketiga, serta bentuk-bentuk pemanfaatan hutan yang diizinkan seperti pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non-kayu, serta pemungutan hasil hutan.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
Peraturan Menteri ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu (IPK) yang diberikan untuk kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan seperti kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan areal penggunaan lain yang telah diberi izin peruntukan. IPK memberikan izin untuk menebang kayu dan memungut hasil hutan bukan kayu akibat kegiatan non kehutanan ter
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
Rincian peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam perizinan hingga untuk pemanfaatan geothermal/panas bumi di lokasi taman nasional, taman hutan raya , taman wisata alam.
Peraturan ini menetapkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Pedoman ini mengatur tentang pengertian hutan dan kawasan hutan, jenis hutan, penggunaan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan ketentuan umum lainnya.
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Diatur mengenai identifikasi wilayah tertentu, kriteria lahan dan pihak ketiga, serta bentuk-bentuk pemanfaatan hutan yang diizinkan seperti pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non-kayu, serta pemungutan hasil hutan.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
Peraturan Menteri ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu (IPK) yang diberikan untuk kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan seperti kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan areal penggunaan lain yang telah diberi izin peruntukan. IPK memberikan izin untuk menebang kayu dan memungut hasil hutan bukan kayu akibat kegiatan non kehutanan ter
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022CIkumparan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan pencabutan izin konsesi kawasan hutan untuk 192 perusahaan seluas 3,1 juta hektar dan evaluasi 106 perusahaan seluas 1,4 juta hektar untuk meningkatkan produktivitas hutan, mendorong pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
Instruksi Presiden ini memerintahkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut selama 2 tahun untuk menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan, kecuali untuk beberapa pengecualian seperti proyek vital nasional. Instruksi ini juga memerintahkan revisi berkala peta hutan dan lahan serta kerja sama lintas kementerian dalam pelaksanaannya.
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Kehutanan mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, mencakup tata cara pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan, pengukuran, penandaan, pengangkutan, dan pengolahan hasil hutan kayu bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, mencakup kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu mulai dari perencanaan, pemanenan, pengukuran, pengangkutan, pengolahan, serta menetapkan definisi hasil hutan bukan kayu, hutan negara, izin usaha, dan pihak-pihak terkait.
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
Peraturan ini mengatur tentang penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan pada KPH dan KHDTK. Definisi kunci seperti izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip, pengelola kawasan hutan, dan penataan batas dijelaskan."
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Keputusan Gubernur Bali menetapkan kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bedugul setelah mempertimbangkan dokumen AMDAL, RKL dan RPL. Proyek akan dilaksanakan oleh PT Pertamina dan Bali Energy Ltd di hutan lindung Batukaru dengan mengikuti ketentuan pemantauan lingkungan.
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022CIkumparan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan pencabutan izin konsesi kawasan hutan untuk 192 perusahaan seluas 3,1 juta hektar dan evaluasi 106 perusahaan seluas 1,4 juta hektar untuk meningkatkan produktivitas hutan, mendorong pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
Instruksi Presiden ini memerintahkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut selama 2 tahun untuk menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan, kecuali untuk beberapa pengecualian seperti proyek vital nasional. Instruksi ini juga memerintahkan revisi berkala peta hutan dan lahan serta kerja sama lintas kementerian dalam pelaksanaannya.
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Kehutanan mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, mencakup tata cara pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan, pengukuran, penandaan, pengangkutan, dan pengolahan hasil hutan kayu bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, mencakup kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu mulai dari perencanaan, pemanenan, pengukuran, pengangkutan, pengolahan, serta menetapkan definisi hasil hutan bukan kayu, hutan negara, izin usaha, dan pihak-pihak terkait.
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
Peraturan ini mengatur tentang penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan pada KPH dan KHDTK. Definisi kunci seperti izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip, pengelola kawasan hutan, dan penataan batas dijelaskan."
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Keputusan Gubernur Bali menetapkan kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bedugul setelah mempertimbangkan dokumen AMDAL, RKL dan RPL. Proyek akan dilaksanakan oleh PT Pertamina dan Bali Energy Ltd di hutan lindung Batukaru dengan mengikuti ketentuan pemantauan lingkungan.
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiSani Saragih
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, terutama mengenai definisi ekosistem gambut dan kriteria identifikasi areal IUPHHK-HTI.
Peraturan ini mengatur pedoman pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan selain kehutanan. Termasuk di dalamnya adalah definisi kawasan hutan dan jenis hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, kewajiban kompensasi lahan, dan reklamasi hutan.
Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman umum pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi daerah aliran sungai, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sasarannya adalah memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat di 32 provinsi sebesar maksimal R
Peraturan ini menetapkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan perubahan peraturan terkait penggunaan kawasan hutan. Pedoman ini mengatur prosedur permohonan, persyaratan, kewajiban pemegang izin, dan larangan dalam pinjam pakai kawasan hutan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
Peraturan ini menetapkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan perubahan peraturan terkait penggunaan kawasan hutan. Pedoman ini mengatur prosedur permohonan, persyaratan, hak dan kewajiban pemegang izin serta pengawasan pinjam pakai kawasan hutan.
Peraturan Menteri ini mengatur perubahan standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu khususnya untuk industri rumah tangga/pengrajin, TDI, IUI, IUIPHHK, dan tempat penampungan terdaftar. Peraturan ini menetapkan standar biaya baru untuk kegiatan tersebut.
Dokumen tersebut membahas perlunya pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jenis Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauRaflis Ssi
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Menhut-II/2004 memberikan izin pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang dan peraturan lingkungan, serta diduga terjadi manipulasi data dan korupsi dalam proses perizinannya. Izin tersebut seharusnya dibatalkan sesuai undang-undang.
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdfMeldaYeni3
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menetapkan definisi kawasan hutan dan jenis-jenis hutan serta pengelolaannya, pedoman penanggulangan kebakaran, dan peran berbagai pihak dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Similar to RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL. 3 (20)
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. 3
r, ilji
:iLti:
B. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
ffi,'
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan
1*:
{ii l
Tata Kerja Kementrian Negara Republik lndonesia, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara
RepuOiif lndonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
10. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhutll/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana
telih beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.64/Menhut-ll/2008;
11. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-ll/2008 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat nasional;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-ll/2008 tentang
DeliniasiAreal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-ll/2008 jo. Nomor
P.14lMenhutll/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri dan Hutan Tanaman
Rakyat {Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 74'
Tambahan Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
32).
Memperhatikan : Surat Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor S. 597/BPHT-3/2010
tanggal 20 Desember 2010 hal Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2011
se"l-r" mandiri (setf approval) An. PT. Riau Andalan Pulp and Paper di
Provinsi Riau.
MEMUTUSKAN
Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. RIAU ANDALAN PULP AND
PAPER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN
|NDUSTRI (RKTUPHHK-HTI) TAHUN 2011 A.N. PT. RIAU ANDALAN
PULP AND PAPER DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
PROVINSI RIAU.